Pembinaan Administrasi Madrasah Dalam Rangka Peningkatan Mutu Kualitas Madrasah di Provinsi DKI Jakarta

Pembinaan peningkatan administrasi Madrasah  Selasa, ( 30/10 ) Bertempat di ruang Multimedia  MAN 4 Jakarta pada pukul 08.00 – 14.00 wib dihadiri oleh perwakilan dari setiap Madrasah yang berada di bawah kantor Kemenag Jakarta Selatan yang terdiri dari Kepala Madrasah, Kepala TU, Bendahara dan Para Wakil Kepala Madrasah yang berjumlah 49 orang.

Acara ini di awali dengan sambutan Kepala MAN 4 Jakarta dan  dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenag Propinsi  DKI Jakarta Bapak H, Saiful Mujab, MA yang dilanjutkan  dengan pengarahan yang menjelaskan tentang keterserapan dana anggaran harus mencapai 95 %.

“Keterserapan anggaran yang belum mencapai target harus diidentifikasi permasalahannya dan segera cari solusinya,rinci mana anggaran yang terserap dan yang tidak ” Bapak H. Saiful Mujab,MA berkata di tengah paparannya yang disampaikan dengan jelas dan lugas.

Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam suatu kegiatan adalah perencanaan, pelaksanaan (Permasalahan dan revisi ) dan terakhir SPJ. Pada SPJ, laporan keuangan penggunaan anggaran dan pendataan barang milik Negara tidak bisa dipisahkan.

Dalam menghadapi audit, perlu diperhatikan :

  1. Ketepatan pelaksana kegiatan, penggunaan anggaran,jumlah, sesuai aturan dan sasaran
  2. Kelayakan penyajian Laporan
  3. Kecepatan dalam menanggapi sehingga tidak menjadi temuan, sebelum terekspos harus segera ditanggapi.

Nara sumber ke-2 adalah Kabid Penmad Kanwil Kemenag Propinsi DKI Jakarta Bapak Nurpawaiduddin, mengungkapkan tentang Mekanisme dana hibah yang kemudian berkaitan dengan aturan finger print, mekanisme cuti, kurikulum, sarpras administrasi BK, administrasi keuangan madrasah  dll. “Seandainya mendapatkan masalah sampaikan berjenjang, kendala hibah tidak lancar pasti karena ada syarat dan rukun yang belum terpenuhi.” Bapak Nurpawaiduddin mengingatkan.

Bapak Mohammad Agus Salim, Inspektur Wilayah IV Inspektorat Jenderal Kemenag memaparkan tentang Kebijakan pengawasan pelaksanaan dana hibah bantuan operasional pendidikan.  Beliau mengungkapkan bahwa problematika yang menjadi kendala pada Satker adalah :

  1. Penyusunan perencanaan yang kurang optimal
  2. Kurang pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan
  3. Pembagian tugas guru yang kurang merata /kurang sesuai

Jumlah Satker yang ada di kementerian Agama adalah 4564 Satker terdiri dari :

  1. Satker MAN : 779 Satker
  2. Satker Mts : 1442 Satker
  3. Satker MIN : 1685 Satker

Mari kita kawal Administrasi Madrasah !